Dilema Tambang dan Kemampuan Pengelolaan Lingkungannya

Pertambangan selalu berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, kegiatan tambang sering dipersepsikan sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Bukaan lahan, perubahan bentang alam, sedimentasi sungai, hingga potensi banjir kerap dikaitkan dengan aktivitas ini. Di berbagai daerah, termasuk di Banten, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah aktivitas pertambangan pada masa lalu meninggalkan persoalan lingkungan yang tidak ringan, mulai dari kerusakan bentang alam, perubahan aliran air, hingga konflik dengan masyarakat sekitar.

Kesadaran terhadap berbagai persoalan tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah yang cukup tegas dengan menerapkan moratorium penerbitan izin tambang baru. Kebijakan ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam memahami dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Moratorium juga dimaksudkan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan yang sudah berjalan, memperbaiki tata kelola, serta memastikan bahwa kegiatan yang ada benar-benar memenuhi kaidah perlindungan lingkungan hidup.

Namun di sisi lain, hampir seluruh proses pembangunan membutuhkan hasil tambang. Pasir, batu, dan material galian lainnya menjadi bahan dasar bagi pembangunan jalan, jembatan, perumahan, hingga berbagai infrastruktur publik. Tanpa material tersebut, pembangunan praktis tidak dapat berjalan.

Ketika aktivitas tambang dihentikan secara drastis, persoalan baru justru bisa muncul. Pengalaman di beberapa wilayah menunjukkan hal tersebut. Pengetatan dan penutupan sejumlah tambang di Jawa Barat, misalnya, pernah memicu kelangkaan material konstruksi seperti pasir dan batu. Akibatnya, berbagai kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan material tersebut mengalami keterlambatan. Harga bahan bangunan melonjak, proyek konstruksi terhambat, dan pada akhirnya biaya pembangunan ikut meningkat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tambang tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Ia memang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, tetapi pada saat yang sama menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan. Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar apakah tambang harus ada atau tidak, melainkan bagaimana memastikan kegiatan tambang berlangsung secara bertanggung jawab dan terkendali.

Secara prinsip, kegiatan pertambangan sebenarnya dapat dikelola dengan dampak lingkungan yang terkendali. Berbagai instrumen pengelolaan lingkungan telah disiapkan oleh regulasi. Setiap kegiatan tambang wajib memiliki dokumen lingkungan, seperti AMDAL atau UKL-UPL, yang memuat rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. Di dalamnya diatur berbagai hal mulai dari pengendalian erosi, pengelolaan air tambang, pengendalian debu, hingga rencana reklamasi dan pascatambang.

Masalahnya, realitas di lapangan tidak selalu berjalan seideal yang dirancang dalam dokumen. Tingkat ketaatan para pelaku usaha tambang masih sangat beragam. Di beberapa lokasi, praktik pertambangan dilakukan dengan teknik yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan. Pengelolaan drainase tidak memadai, pengendalian sedimentasi lemah, dan reklamasi lahan sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan di sejumlah tempat masih ditemukan aktivitas tambang ilegal yang sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen lingkungan.

Kondisi seperti ini sering memunculkan persepsi publik yang kuat bahwa setiap kerusakan lingkungan atau banjir selalu berhubungan dengan aktivitas pertambangan. Persepsi tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak selalu tepat jika dilihat secara menyeluruh. Banjir, misalnya, merupakan fenomena yang sangat kompleks. Selain dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan akibat kegiatan manusia, banjir juga berkaitan dengan sistem drainase wilayah, tata ruang, perubahan iklim, hingga kondisi daerah aliran sungai secara keseluruhan.

Di sinilah peran instansi yang menangani urusan lingkungan hidup menjadi sangat penting. Instansi ini memang bukan lembaga yang memberikan izin usaha pertambangan. Kewenangan perizinan berada pada sektor energi dan sumber daya mineral. Namun demikian, instansi lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan.

Peran tersebut antara lain diwujudkan melalui penilaian dokumen lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum administrasi lingkungan jika terjadi pelanggaran. Berbagai instrumen tersedia, mulai dari pengawasan rutin, verifikasi laporan pelaku usaha, hingga pemberian sanksi administratif seperti teguran, paksaan pemerintah, rekomendasi pembekuan, hingga rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.

Selain itu, kerangka hukum nasional juga telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi pengawasan lingkungan. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib menjaga kelestarian lingkungan serta melaksanakan pengelolaan dampak yang ditimbulkan. Penegakan hukum lingkungan bahkan dapat dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, maupun pidana secara paralel.

Namun kekuatan regulasi saja tidak cukup. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan. Jumlah personel pengawas lingkungan di daerah sering kali terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya kegiatan usaha yang harus diawasi. Dalam konteks Provinsi Banten, penguatan kapasitas ini mulai mendapat perhatian serius. Pada tahun 2026, pemerintah daerah menambah jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), setelah sebelumnya hanya memiliki PPLH dari penyetaraan jabatan struktural eselon IV.

Penambahan personel pengawas tersebut menjadi langkah penting sekaligus pelajaran dari masa lalu, ketika pengangkatan PPLH relatif jarang dilakukan. Padahal, keberadaan pengawas lingkungan hidup yang kompeten merupakan ujung tombak dalam memastikan bahwa berbagai ketentuan pengelolaan lingkungan benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Selain jumlah personel, pengawasan tambang juga memerlukan pemahaman teknis yang memadai terkait metode penambangan, pengendalian erosi, pengelolaan air tambang, hingga reklamasi lahan. Tanpa pemahaman teknis tersebut, pengawasan berisiko hanya berhenti pada aspek administratif dan belum mampu menjangkau persoalan substantif di lapangan.

Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci. Personel yang menangani pengawasan lingkungan perlu memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk membaca potensi dampak tambang secara lebih tajam, melakukan inspeksi lapangan yang efektif, serta menyusun rekomendasi pengelolaan yang tepat. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga melalui pemahaman kondisi ekologis di lapangan.

Selain aspek teknis, kemampuan komunikasi publik juga menjadi semakin penting. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan, instansi yang menangani urusan lingkungan hidup perlu mampu menjelaskan secara jernih apa yang menjadi kewenangannya, apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana mekanisme pengawasan berjalan. Ketika terjadi banjir atau kerusakan lingkungan, masyarakat membutuhkan penjelasan berbasis data dan analisis, bukan sekadar dugaan.

Dengan demikian, peran instansi lingkungan hidup bukan hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga akal sehat dalam pengelolaan lingkungan. Ia harus mampu memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang penting bagi pembangunan tetap berjalan, tetapi dengan standar pengelolaan lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab.

Dilema tambang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Kebutuhan pembangunan akan terus berjalan, sementara tuntutan menjaga lingkungan juga semakin kuat. Di antara dua kepentingan tersebut, tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat menjadi jembatan penting untuk menjaga keseimbangan.

Pada akhirnya, kekuatan pengelolaan lingkungan tidak hanya terletak pada regulasi yang dimilikinya, tetapi pada kedisiplinan dan kapasitas aparaturnya untuk menjalankan pengawasan secara konsisten. Ketika pengawasan berjalan kuat, ketaatan pelaku usaha akan meningkat. Dan ketika ketaatan meningkat, maka kegiatan pertambangan yang lebih bertanggung jawab bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.