Paradoks Pembangunan Perilaku dalam Birokrasi

Beberapa waktu lalu kami mengundang sejumlah pihak internal, perangkat daerah, dan akademisi untuk berdiskusi mengenai kemungkinan menggunakan pendekatan sosial dalam upaya mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Undangan rapat disampaikan kepada beberapa OPD yang secara tugas memiliki keterkaitan dengan persoalan ini: unsur penelitian dan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, penegakan ketertiban, serta unsur akademik melalui sebuah lembaga penelitian dari sebuah universitas.

Harapannya sederhana. Persoalan sampah di pasar, permukiman, dan ruang publik pada dasarnya bukan semata persoalan teknis pengangkutan atau fasilitas, tetapi juga persoalan perilaku sosial. Karena itu diskusi diarahkan untuk melihat kemungkinan memanfaatkan metode penelitian sosial guna memahami pola perilaku masyarakat: mengapa orang membuang sampah sembarangan, bagaimana norma sosial terbentuk, siapa aktor yang memengaruhi kebiasaan kolektif, dan intervensi apa yang paling efektif untuk mengubahnya.

Namun pengalaman diskusi itu justru memunculkan sebuah refleksi yang menarik.

Tidak semua pihak merasa tertarik untuk hadir. Sebagian lagi hadir, tetapi ketertarikan terhadap gagasan penelitian sosial terlihat sangat minim. Diskusi cenderung kembali ke jalur yang sangat familiar: kebutuhan sarana fisik, penambahan armada, pembangunan fasilitas, atau penguatan regulasi.

Tidak ada yang salah dengan itu. Sarana fisik memang penting. Armada pengangkut, tempat pengolahan, dan infrastruktur kebersihan adalah komponen yang tidak bisa diabaikan.

Namun dari situ muncul sebuah pertanyaan yang lebih mendasar.

Mengapa dalam persoalan yang jelas-jelas berkaitan dengan perilaku manusia, pendekatan sosial justru tidak menjadi perhatian utama?

Dari pengalaman kecil itu kami sampai pada sebuah kesimpulan sementara: birokrasi pembangunan sering menghadapi apa yang dapat disebut sebagai "paradoks pembangunan perilaku".

Paradoks ini terjadi ketika tujuan pembangunan secara eksplisit ingin mengubah perilaku masyarakat, tetapi instrumen yang digunakan justru didominasi oleh pendekatan teknis dan fisik. Bisa jadi hal ini merupakan salah satu ENABLER dari lemahnya kemajuan pembangunan di banyak tempat.

Jika kita menengok negara-negara yang kemajuan pembangunannya berlangsung relatif cepat seperti Jepang dan Korea Selatan, menarik untuk melihat bahwa keberhasilan mereka tidak hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kekuatan norma sosial yang menopang perilaku masyarakat.

Di Jepang misalnya, budaya disiplin sosial, tanggung jawab kolektif, dan kebiasaan menjaga ruang publik telah dibangun sangat kuat sejak lama. Pendidikan karakter, etika kerja, dan tanggung jawab terhadap lingkungan ditanamkan sejak usia dini. Bahkan di banyak sekolah dasar, siswa dilatih membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah mereka sendiri. Kebiasaan sederhana ini membentuk kesadaran bahwa kebersihan bukan semata tanggung jawab petugas, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama.

Di Korea Selatan, pembangunan ekonomi yang pesat sejak dekade 1960-an juga tidak hanya ditopang oleh industrialisasi, tetapi oleh gerakan sosial yang mendorong perubahan mentalitas masyarakat. Salah satu contoh penting adalah gerakan Saemaul Undong yang menekankan nilai disiplin, kerja keras, solidaritas komunitas, dan partisipasi kolektif dalam pembangunan desa. Gerakan ini tidak hanya membangun infrastruktur pedesaan, tetapi juga membangun mentalitas sosial masyarakatnya.

Dari pengalaman negara-negara tersebut, terlihat bahwa pembangunan bukan hanya soal membangun jalan, gedung, atau fasilitas. Pembangunan juga menyangkut pembangunan norma sosial dan kebiasaan kolektif.

Dalam isu sampah misalnya, pemerintah ingin masyarakat lebih disiplin memilah sampah, tidak membuang sembarangan, dan lebih bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan. Semua tujuan itu jelas berkaitan dengan perilaku sosial. Namun ketika program dirancang, fokus kebijakan sering kali bergeser pada pengadaan fasilitas, pembangunan infrastruktur, atau penambahan alat.

Akibatnya, program berjalan, fasilitas tersedia, tetapi perilaku masyarakat tidak banyak berubah.

Fenomena ini sebenarnya sudah lama dibahas dalam berbagai kajian ilmu sosial seperti Sosiologi, Psikologi Sosial, dan Antropologi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku kolektif sangat dipengaruhi oleh norma sosial, pengaruh kelompok, serta struktur interaksi dalam masyarakat.

Dalam kajian kebijakan modern bahkan berkembang pendekatan yang dikenal sebagai Nudge Theory, yang menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam desain kebijakan dapat memengaruhi pilihan perilaku masyarakat secara signifikan. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia sering tidak berubah hanya karena perintah atau aturan, tetapi karena perubahan konteks sosial yang memengaruhi pilihan mereka.

Menariknya, gagasan tentang pentingnya memahami perilaku kolektif masyarakat sebenarnya telah jauh lebih awal dibahas oleh ilmuwan Muslim besar, Ibn Khaldun. Dalam karyanya Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa kekuatan sebuah masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan atau sumber daya, tetapi oleh apa yang ia sebut sebagai ‘asabiyyah, yaitu solidaritas sosial atau ikatan kolektif yang membentuk perilaku bersama dalam suatu komunitas.

Menurutnya, perubahan dalam masyarakat tidak terjadi hanya karena kebijakan penguasa, tetapi karena dinamika solidaritas dan kebiasaan sosial yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Jika kebijakan tidak memahami struktur sosial tersebut, maka perubahan yang diharapkan sering tidak bertahan lama.

Gagasan ini terasa sangat relevan dengan banyak pengalaman pembangunan modern. Program sering berhasil selama ada proyek, anggaran, dan perhatian pemerintah. Namun ketika proyek selesai, perilaku masyarakat kembali pada kebiasaan lama.

Di sinilah letak paradoksnya.

Pembangunan ingin mengubah perilaku masyarakat, tetapi instrumen kebijakan sering tidak dirancang untuk memahami perilaku itu sendiri.

Akibatnya, tidak sedikit program yang berjalan baik dalam jangka pendek tetapi melemah dalam jangka panjang. Fasilitas tetap ada, tetapi kebiasaan lama masyarakat kembali muncul.

Pengalaman diskusi kecil tentang pengelolaan sampah itu mungkin hanya sebuah fragmen kecil dari realitas yang lebih luas. Namun fragmen itu memberikan pelajaran penting bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis. Ia membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang membentuk kebiasaan kolektif.

Jika pembangunan ingin benar-benar berkelanjutan, maka ilmu sosial seharusnya tidak ditempatkan sekadar sebagai kajian akademik, tetapi sebagai salah satu instrumen penting dalam merancang kebijakan publik.

Karena pada akhirnya, banyak persoalan pembangunan bukan hanya persoalan teknologi, melainkan persoalan manusia.