URGENSI PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)


Latar Belakang

Seiring meningkatnya kompleksitas persoalan lingkungan hidup di daerah, keberadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) menjadi elemen krusial dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Namun hingga saat ini, usulan pengangkatan PPLH belum mendapatkan tanggapan yang proporsional dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelumnya. Semoga dengan adanya pergantian pejabat pembina kepegawaian yang baru, pengangkatan PPLH dapat segera terimplementasikan.

1. Landasan Hukum

  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 73 hingga Pasal 76, mengamanatkan keberadaan pengawas lingkungan hidup sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan.

  • PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperjelas wewenang, tugas, dan ruang lingkup pengawasan, serta pentingnya penguatan fungsi pengawasan melalui personel yang kompeten dan berwenang secara hukum.

  • Dalam Permen PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, jabatan fungsional PPLH dapat diangkat melalui jalur pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau penyesuaian/inpassing.

2. Pertimbangan Strategis

  • Kepastian Penegakan Hukum: Tanpa adanya pejabat fungsional PPLH, penegakan hukum administrasi lingkungan menjadi lemah, berisiko tidak sah secara hukum, dan bisa digugat oleh pihak ketiga.  Ada pengalaman sebuah peristiwa hukum pencemaran lingkungan yang diverifikasi lapangan oleh sebuah intansi provinsi, berita acaranya hampir saja tidak sah secara hukum, ketika dibawa ke tahap penyidikan, terselamatkan  sah secara hukum, secara kebetulan karena ada  petugas kabupaten yang ternyata PPLH.  Sementara dari provinsi tidak ada yang PPLH.  Kok bisa? Tapi itulah kenyataannya.

  • Efektivitas Pengawasan: Banyak kasus kerusakan lingkungan dan pencemaran yang luput dari pengawasan karena tidak adanya SDM yang secara legal berwenang melakukan pemeriksaan, verifikasi lapangan, dan rekomendasi tindakan administratif.

  • Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup: PPLH berperan penting dalam memastikan pemrakarsa kegiatan menaati dokumen lingkungan dan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

  • Dukungan terhadap Komitmen Pemerintah Daerah: Pengangkatan PPLH menunjukkan keseriusan pemda dalam menjalankan amanat undang-undang dan peraturan turunannya. Ini juga menjadi bagian dari due diligence pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem pengawasan yang kredibel dan akuntabel.

  • Aspek Akuntabilitas Publik: Masyarakat dan LSM lingkungan kini semakin aktif memantau kinerja pemerintah daerah. Ketiadaan PPLH yang sah dapat menimbulkan persepsi ketidakseriusan dalam pelindungan lingkungan.

Penutup

Ketiadaan PPLH di daerah bukan hanya kekurangan administratif, tetapi bisa menjadi kelalaian strategis yang berdampak pada lemahnya pelindungan lingkungan hidup, ketidaksinkronan dengan kebijakan nasional, dan potensi persoalan hukum. Keputusan untuk segera mengangkat PPLH akan menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kredibel, terstruktur, dan berdampak nyata.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengaku Peduli Lingkungan? Ujian Sesungguhnya Ada di Kebiasaanmu!

Sebelumnya harus disclaimer dahulu, bahwa ini tulisan AI, jika merasa ada yang tersindir, saya pun sama, bahkan lebih tepatnya saya pun merasa tertampar. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu mendapat petunjuk.  Bekerja di bidang lingkungan hidup sering kali dianggap sebagai profesi yang mulia, penuh kepedulian terhadap alam, dan didasari oleh niat baik untuk menjaga bumi. Namun, tanpa disadari, bidang ini justru menjadi cermin tajam yang menguji apakah seseorang benar-benar tulus atau hanya sekadar pencitraan. Di awal, banyak orang merasa semangat untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Namun, seiring waktu, realitas pekerjaan menunjukkan bahwa ini bukan sekadar teori atau sekumpulan jargon hijau. Ada tantangan nyata yang harus dihadapi, mulai dari bertemunya hal yang berbelit, kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan keberlanjutan, hingga budaya kerja yang masih perlu diperbaiki. Di sinilah ujian itu terjadi. Apakah kita benar-benar peduli atau hanya sekadar terlih...
Baca selengkapnya

WALAU BUKAN LASKAR PELANGI (KISAH NYATA YANG DITULIS BERSAMBUNG)

Gambar
Bab I Sejak Itu, Langit Tak Lagi Sama Saya masih kelas tiga SMP ketika bapak meninggal. Tidak ada petir yang menyambar lebih dulu. Tidak ada mimpi buruk yang memberi aba-aba. Tidak ada tanda alam yang bisa dibaca anak seusia saya. Pagi itu hanya seperti pagi-pagi biasa—ayam tetap berkokok, kabut tetap turun di punggung bukit, dan embun masih menggantung di ujung daun bambu. Tapi ketika siang menjelang, hidup saya seperti digeser pelan-pelan oleh tangan tak terlihat, lalu dijatuhkan ke jurang yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, langit berubah warna. Bukan birunya yang hilang, tapi warnanya kehilangan makna. Sunyi bukan lagi sekadar tidak ada suara. Sunyi menjadi ruang kosong yang berdengung di dada. Seperti berdiri di ladang luas tanpa pohon, tanpa bayang-bayang, tanpa tempat berlindung dari panas. Bapak hanya buruh tani. Kami tidak mewarisi sawah, tidak punya sertifikat tanah, tidak punya simpanan. Harapan bapak hanyalah sebidang tanah garapan di kawasan hutan ya...
Baca selengkapnya

Ketika Teguran Tak Lagi Didengar: Membangun Disiplin Sekolah yang Komunikatif

Beberapa waktu lalu, di sebuah sekolah menengah, puluhan siswa mogok. Bisa jadi kejadian ini berkaitan dengan upaya penerapan aturan disiplin yang sedang dijalankan oleh sekolah. Dari luar, ini tampak seperti bentuk ketidakdisiplinan. Tapi kalau kita mau sedikit lebih jujur, mungkin masalahnya bukan di niat siswa yang  berdemonstrasi, melainkan ada cara sekolah berkomunikasi tentang disiplin, yang belum tepat sasaran.  Guru ingin menanamkan disiplin dan tanggung jawab, tapi pesan yang diterima siswa sering terasa seperti ancaman. Sementara siswa ingin didengar, tapi suaranya jarang sampai ke ruang rapat guru. Akhirnya, saluran komunikasi itu tersumbat. Pesan tentang nilai disiplin pun gagal sampai dengan makna yang diharapkan. Disiplin Itu Soal Komunikasi Dalam teori klasik komunikasi dari Shannon dan Weaver (1949), kegagalan penyampaian pesan sering disebabkan oleh noise — gangguan yang mengubah makna pesan. Nah, di ruang kelas, noise itu bisa berupa nada otoritatif guru, sua...
Baca selengkapnya